Wakil Ketua Komisi IX DPR Ichan Firdaus. Foto: Nadya/jk

Komisi IX DPR RI mengapresiasi program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Berbasis Pesantren di Jawa Timur. Hingga saat ini hampir 50 BLK yang bisa dijadikan percontohan untuk pengembangan BLK di seluruh Indonesia. DPR RI pun setuju dan mendorong agar BLK Komunitas Berbasis Pesantren dibangun di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan, terkait beberapa kendala yang dialami oleh BLK Komunitas Berbasis Pesantren, diantaranya standarisasi instruktur, pihaknya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat melakukan proses standarisasi instruktur. Dengan adanya standarisasi itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas peserta BLK.

“Standarisasi ini juga bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas peserta BLK Komunitas Berbasis Pesantren tersebut,” kata Ichsan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, di ruang rapat Disnakertrans, di Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/9/2018).

Hal penting lainnya yang disoroti oleh Ichsan adalah perlu adanya penyertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi pengajar dan pegawai di BLK tersebut. Karena selama ini hanya peserta didik saja yang mendapatkan fasilitas dan layanan tersebut.

“Nah inilah kemudian menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, agar bukan hanya peserta didik saja yang mendapat layanan BPJS, tapi juga pengajar dan pegawai yang mengelola BLK ini,” ungkap legislator Partai Golkar itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menjelaskan, tujuan adanya program BLK Komunitas Berbasis Pesantren ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan skill tambahan kepada tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki kecukupan pengetahuan umum seperti di sekolah formal lainnya.

Irma berpendapat seharusnya pengelola BLK berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan besar terkait saluran dana Corporate Social Responsibility (CSR). “Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan besar terkait dana CSR untuk membantu, menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh BLK,” papar legislator Partai NasDem ini.

Turut hadir dalam Kunspek ini Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dan sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI diantaraya Riski Sadig dan Hang Ali Saputra Syahpahan dari F-PAN, Elva Hartati dan Ketut Sustiawan dari F-PDI Perjuangan.

Kemudian Betty Shadig Pasadigoe, Yayat Biaro, Syamsul Bachri, dan Julianus Poteleba dari F-PG, Ayub Khan, Lucy Kurniasari, dan Aliyah Mustika Ilham dari F-PD, Handayani dan Aryanto Munawar dari F-PKB, Ansory Siregar dan Adang Sudrajat dari F-PKS, serta Frans Agung Mula Putra (F-Hanura). (ndy/es/sf)